Presiden Prabowo ada kemungkinan akan mengusulkan dua calon wakil presiden yang berasal dari partai pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 yang memiliki kursi di parlemen. Itu dilakukan untuk memastikan stabilitas koalisi pemerintahan hingga 2029.
Namun, di luar kepentingan menjaga stabilitas koalisi, Presiden sebenarnya membutuhkan wakil yang mampu berkontribusi dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan kepercayaan publik.
Dengan waktu yang masih tersedia, presiden tidak perlu tergesa-gesa mengunci nama yang akan diusulkan ke MPR. Calon yang diusulkan presiden akan menentukan apakah kepuasan publik terhadap pemerintahan akan meningkat dan apakah presiden akan kembali terpilih bila maju dalam Pemilu 2029.
Presiden Prabowo tentu memiliki kewenangan besar dalam mengusulkan 2 nama, namun dalam konteks pengusulan tersebut, partai-partai tentu juga memiliki kepentingan politik masing-masing menjelang Pemilu 2029. Kita berharap presiden lebih mengedepankan kepentingan yang lebih besar, terutama peningkatan kemampuan pemerintah dalam menjalankan urusan publik, dengan mengusulkan nama wakil presiden yang tepat.
Tiga Kepentingan Presiden
Nama yang akan diusulkan presiden ke MPR akan bergantung pada apa yang dianggap penting oleh presiden. Menurut saya, ada tiga kepentingan utama presiden.
Kepentingan mana yang dianggap penting oleh presiden akan bergantung pada penilaian presiden terhadap situasi aktual. Tetapi bisa dipengaruhi oleh informasi dari lingkaran satu presiden atau partai-partai di koalisi pemerintah.
1-Kepentingan meningkatkan kinerja
Ini adalah kebutuhan yang paling pokok. Berdasarkan survei opini publik, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah tengah menurun. Mencari calon yang dapat meningkatkan kinerja pemerintah menjadi penting untuk dipertimbangkan.
Peningkatan kepuasan hanya mungkin terjadi bila ada pembagian tugas dengan wakil presiden, akses wakil presiden terhadap pembuatan keputusan, dan kemampuan mengoordinasikan kementerian/lembaga.
2-Kepentingan stabilitas internal koalisi
Stabilitas koalisi pemerintahan juga penting. Meskipun saat ini Presiden Prabowo memiliki pengaruh kuat terhadap arah koalisi, posisi partai sangat rentan berubah terutama menjelang pemilu. Bila pilihannya untuk memastikan stabilitas koalisi, memilih calon yang berasal dari partai koalisi pemerintah adalah opsi yang dapat ditempuh.
3-Kepentingan elektoral 2029
Bila kebutuhan presiden adalah keterpilihan dalam Pemilu 2029, Prabowo diperkirakan akan memilih calon yang dapat mendongkrak keterpilihannya dalam pemilu nanti. Bisa dengan memilih calon yang memiliki dukungan di daerah yang bukan merupakan basis politiknya, calon yang populer, atau calon yang dapat memperluas basis dukungan secara geografis dan demografis.
Tiga Kemungkinan Komposisi Calon
Siapa yang akan diusulkan presiden? Terdapat tiga kemungkinan.
Kemungkinan 1:
Presiden mengusulkan 2 nama calon yang berasal dari kader partai yang memiliki kursi di parlemen dan menjadi pengusung dalam Pilpres 2024 lalu, yaitu Gerindra, Golkar, PAN, atau Demokrat. 2 nama tersebut bisa terdiri dari 1 nama kuat yang disepakati bersama dan 1 nama yang lemah hanya untuk memenuhi persyaratan formal.
Analisis terhadap kemungkinan ini didasarkan pada adanya Penjelasan Pasal 4 huruf e UU 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yang menyebutkan:
Pengusulan 2 (dua) calon wakil presiden kepada MPR merupakan prakarsa Presiden. Dua calon wakil presiden tersebut berasal dari 1 (satu) partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon tersebut dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Kemungkinan 2:
Presiden mengusulkan 1 orang dari partai pengusung dalam pilpres (Gerindra, Golkar, PAN, atau Demokrat) dan 1 orang dari partai nonpengusung (PKB atau PKS).
Kemungkinan bisa terjadi bila presiden ingin membuka persaingan antarpartai atau terjadi kebuntuan dalam pembahasan di tingkat koalisi pemerintah.
Analisis terhadap kemungkinan ini didasarkan karena dalam batang tubuh UU 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD huruf e, tidak mensyaratkan keharusan 2 nama calon wakil presiden berasal dari partai pengusul calon presiden/wakil presiden.
Kemungkinan 3:
Presiden mengusulkan calon dari luar partai koalisi (PDI Perjuangan) atau dari profesional nonpartai. Kemungkinan ini sempat mengemuka. Namun, dalam beberapa hari ini melemah karena adanya kepentingan presiden untuk menjaga stabilitas koalisi, kecuali terjadi perubahan kepentingan/kebutuhan dari sisi presiden.
Model Pemilihan dan Opsi Presiden
Dalam UU 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD diatur mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong, yaitu melalui pemilihan (voting) dan menggunakan suara terbanyak, bukan melalui aklamasi.
Pasal 46 ayat (4) menyebutkan bahwa:
Dua calon wakil presiden yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dalam Sidang Paripurna MPR sebelum dilakukan pemilihan.
Sementara pada ayat 5 disebutkan bahwa:
Calon wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan di sidang paripurna MPR ditetapkan sebagai Wakil Presiden.
Terdapat dua opsi yang dapat ditempuh presiden saat pemilihan nanti:
Opsi 1: mendorong terjadinya kesepakatan di tingkat partai koalisi untuk mendukung penuh 1 dari 2 nama yang akan diusulkan dan dipilih dalam Sidang Paripurna MPR.
Opsi 2: membuka persaingan politik antarpartai melalui pertarungan bebas di antara fraksi-fraksi dan kelompok DPD di MPR serta tidak memberikan instruksi tentang siapa yang harus dipilih.
Apa yang Dibutuhkan Publik?
Proses politik tentu akan berlangsung di tingkat koalisi dan pemilihan di MPR. Kebutuhan minimal kita sebagai masyarakat setidaknya wakil presiden nanti memenuhi kriteria di bawah ini:
- Mampu dan kompeten memimpin, yang ditunjukkan oleh pengalaman dan kinerja yang baik saat mengemban tugas publik.
- Memiliki integritas dan tidak pernah diasosiasikan dengan kasus hukum tertentu.
- Dapat bekerja sama dengan presiden, mempunyai pengaruh politik serta dapat diterima anggota koalisi.
