Bagaimana perkembangan situasi terhadap wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden yang digulirkan sejumlah politisi di DPR? Skenario apa yang mungkin terjadi? Bagaimana probabilitasnya? 

BACKGROUND

Hari-hari ini beredar wacana di DPR RI tentang rencana pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Pada putusan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026, Amar Putusan MK menyatakan tidak dapat menerima pengajuan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Namun, dalam pertimbangan hukumnya, pada halaman 373, MK menyatakan:

……”berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu.”

Di penghujung Oktober 2026, terbit putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026 yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 06 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tidak sah dan batal demi hukum.

Dua peristiwa di atas mendorong sejumlah politisi di DPR menggulirkan rencana pemakzulan melalui skema Hak Menyatakan Pendapat. 

SKENARIO

Skenario A: DPR memproses Hak Menyatakan Pendapat. 

Bila skenario ini terjadi, prosesnya bisa panjang dan bisa memakan waktu sekitar 6-9 bulan. Namun, bisa juga lebih cepat dari itu. Proses dimulai dari DPR, MK dan MPR. 

Proses di DPR meliputi :

1. Tahap pengusulan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR. 
2. Persetujuan atas usul mendapatkan persetujuan dari Rapat Paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir.
3. Penyampaian keterangan oleh pengusul dalam Rapat Paripurna DPR yang dijadwalkan oleh Badan Musyawarah. 
4. Pembentukan Panita Khusus bila DPR menerima usul Hak Menyatakan Pendapat. 
5. Pengambilan keputusan terhadap temuan Panitia Khusus mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir.

Proses di Mahkamah Konstitusi:

Dalam Pasal 7B UUD NRI 1945 (4), Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili dan memutuskan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR paling lama 90 hari setelah permintaan DPR diterima oleh MK. 

Proses di MPR

1. Bila MK menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat, DPR akan meminta MPR untuk bersidang untuk memutuskan usulan DPR paling lama 30 hari setelah usul tersebut diterima. 
2. Keputusan MPR harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam Rapat Paripurna MPR. 

Skenario B: Gibran Rakabuming Raka menyatakan mundur sebagai Wakil Presiden. 

Skenario ini paling mengejutkan bila terjadi. Butuh kondisi politik yang besar yang dapat membuat Wakil Presiden mengundurkan diri. Sejak Indonesia merdeka, pengunduran diri sebagai Wakil Presiden pernah dilakukan oleh Mohammad Hatta akibat perselisihan politik dengan Soekarno. 

Skenario C: DPR tidak melanjutkan Hak Menyatakan Pendapat dan Gibran Rakabuming Raka tidak mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden.  

Skenario ini juga bisa terjadi bila terdapat kesepakatan politik baru di antara elite-elite. 

PROBABILITAS

Dengan politik Indonesia yang sangat dinamis, cukup sulit untuk menentukan skenario mana yang paling mungkin terjadi. 

Ada tiga faktor utama yang menentukan skenario mana yang terjadi.

1. Keputusan politik Presiden. Faktor presiden akan sangat menentukan apakah Hak Menyatakan Pendapat akan berlanjut atau tidak. Presiden tentu akan mempertimbangkan dampak dan risiko yang terjadi dari pengajuan atau tidak pengajuan Hak Menyatakan Pendapat. 
2. Pimpinan DPR dan pimpinan partai politik. Faktor pimpinan DPR menjadi krusial karena menjadi pintu masuk dari persetujuan terhadap usul Hak Menyatakan Pendapat dan pelaksanaan Rapat Paripurna untuk memutuskan diterima atau tidaknya Hak Menyatakan Pendapat. Meskipun Hak Menyatakan Pendapat adalah inisiatif personal anggota DPR, faktor pimpinan partai sangat berpengaruh dalam menentukan putusan akhir setiap anggota Dewan dalam mendukung atau tidak mendukung Hak Menyatakan Pendapat. 
3. Dampak dan risiko politik serta kepentingan politik pada Pemilu 2029. Faktor ini juga berkontribusi terhadap skenario yang mungkin terjadi. 

Sekarang kita membuat asumsi dari tiga skenario.

Skenario A terjadi: DPR mengajukan usul Hak Menyatakan Pendapat. Prosesnya bisa panjang, dan hasilnya belum bisa diprediksi: apakah akan berhasil mendorong pemakzulan Wakil Presiden atau tidak. 

Skenario B terjadi: Gibran mengundurkan diri. Ini skenario paling mengejutkan dan tentu tidak menguntungkan bagi politik jangka panjang Gibran dan trah politik Solo. Kondisi ini hanya mungkin terjadi dalam situasi politik yang sangat khusus. 

Bila ini terjadi, Presiden akan mengusulkan dua nama kepada MPR. MPR lalu akan memilih di antara dua nama yang diajukan presiden. Bila kondisi ini terjadi, cukup rumit bagi Presiden mengusulkan nama: apakah akan dari partai koalisi, non-koalisi (PDIP) atau tokoh non-partai untuk menjaga soliditas partai koalisi. 

Skenario C terjadi: DPR tidak melanjutkan Hak Menyatakan Pendapat dan Gibran tidak mundur sebagai Wakil Presiden. Bila kondisi ini terjadi, artinya sudah terjadi konsensus dan kesepakatan di level elit, terutama antara Hambalang dan Solo. Atau usul penggunaan Hak Menyatakan Pendapat tidak mendapatkan dukungan politik di DPR, pimpinan partai tidak mau mengambil risiko, atau Prabowo dan Jokowi tidak ingin menciptakan konflik politik terbuka.