Oleh Arya Fernandes
Pemerintah Pusat telah menetapkan penanganan Bencana Sumatera sebagai prioritas nasional. Namun, hingga kini masih cukup banyak pekerjaan rumah yang belum tersampaikan secara lengkap kepada masyarakat.
Padahal, di tengah situasi darurat penanganan bencana, informasi dan kebijakan penanganan yang terukur dan terencana sangat diperlukan. Hal itu penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan menghindari beredarnya misinformasi.
Dari informasi relawan di lapangan, situasi di daerah bencana lebih mengkhawatirkan dari yang beredar di sosial media.
Pemerintahan daerah sudah hampir menyerah menangani kedaruratan ini. Kas daerah sangat terbatas dan tak mampu lagi menopang kebutuhan di lapangan. Infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, sekolah, serta rumah sakit banyak yang hancur dan rusak parah, sulit diperbaiki oleh daerah.
Tak heran bila banyak desakan agar pemerintah pusat meningkatkan status bencana menjadi bencana nasional. Dengan begitu, koordinasi nasional penanganan bencana bisa terpadu dan bantuan internasional bisa masuk. Namun, pemerintahan pusat masih meyakini pemerintah daerah mampu menanganinya.
Sebagai bentuk transparansi penanganan bencana, publik perlu mengetahui roadmap penanganan Bencana Sumatera ke depan. Baik dalam situasi darurat dan penanganan pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi).
Setidaknya ada delapan hal yang perlu disampaikan pemerintah terkait penanganan bencana ini, di antaranya:
- Bagaimana roadmap dan prioritas pemerintah dalam penanganan bencana?
- Bagaimana koordinasi lintas sektoral: TNI, Polri, BNPB, Basarnas, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintahan Daerah dalam menangani bencana?
- Siapa yang bertanggung jawab sebagai leading sector dalam penanganan bencana?
- Bagaimana koordinasi penanganan bencana di tiga provinsi?
- Berapa alokasi dana yang akan dikucurkan pemerintah untuk menangani bencana?
- Bagaimana memastikan fasilitas publik (jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit) dapat berfungsi dengan baik?
- Bagaimana kompensasi yang didapatkan masyarakat yang terdampak bencana?
- Bagaimana penanganan infrastruktur publik pascabencana?
Informasi di atas perlu disampaikan setiap hari kepada masyarakat, seperti saat penanganan Covid-19 untuk menciptakan ketenangan di masyarakat. Pemerintah juga perlu menetapkan timeline penanganan tanggap darurat Bencana Sumatera, sehingga langkah-langkah penanganan dapat terukur dengan jelas.
Pasca-tanggap darurat, pemerintahan juga perlu memberikan informasi kepada masyarakat terkait langkah-langkah mitigasi bencana dan arah kebijakan pemerintah terkait deforestasi dan reboisasi. Hal lainnya adalah bagaimana kebijakan pemerintah terkait perlunya audit menyeluruh Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)?****
